Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

Sejumlah elite PDI-P pun mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang mengapa merekam perbincangannya dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yaitu Setya Novanto dan juga dengan salah seorang pengusaha minyak Riza Chalid pada 8 Juni 2015.

Di dalam pertemuan itu, Setya dan juga Riza diduga meminta beberapa jumlah saham PT Freeport dan juga saham proyek listrik kepada Maroef, dengan cara mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Rekaman itu lalu digunakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk melaporkan pelanggaran etika Pak Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 

"Ketika direktur sebuah perusahaan asing merekam secara sepihak, kan itu jelas harus dilihat sebagai sebuah preseden. Motif penegakan hukum atau motif kepentingan bisnis itu sendiri harus dilihat secara betul," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (6/12/2015) lalu.

Hasto pun mengatakan, Badan Intelijen Negara saja jelas mempunyai aturan yang ketat mengenai perekaman secara diam-diam ini.

Bapak Maroef yang merupakan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara seharusnya menyadari akan hal itu.

Hasto juga meminta masyarakat jangan hanya melihat masalah ini di permukaannya saja, akan tetapi juga secara mendalam terhadap adanya konflik kepentingan untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia.

"Sejak dulu kita telah melihat bagaimana seorang Bung Karno dilengserkan ketika adanya proses-proses untuk menguasai sumber kekayaan alam di bangsa kita ini. Sejarah itu bisa saja terulang. Kita harus melihat kemungkinan adanya kepentingan asing," ucap Hasto.

Sikap Hasto berlanjut ke elite PDI-P yang ada di parlemen. Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto juga ikut mempertanyakan motif Maroef yang merekam pertemuannya dengan Novanto dan Riza.

Dia mempertanyakan langkah Sudirman yang kemudian melaporkan rekaman itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut Bambang, seluruh proses ini akhirnya membuat gaduh kancah perpolitikan Nasional.

"Kalau kayak begini kan jelas bikin gaduh. Apa enggak bisa dirembuk?" ucap Bambang.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno pun meminta agar masyarakat tidak melihat kasus yang menjerat Setya Novanto ini dari satu sisi saja.

Ketua DPP PDI-P bidang ekonomi ini meminta agar masyarakat dapat melihat secara jernih bahwa ada bos perusahaan asing yang berinisiatif bertemu dengan pimpinan lembaga tinggi Negara.