Kecurangan Pil-Pres Terkuak, Mengapa Prabowo Diam?

Kejadian curang pada PilPres tahun 2014 yang telah lalu kini mulai terkuak melalui isi rekaman pertemuan Presdir Freeport Ma’ruf Sjamsoeddin, seorang pengusaha minyak Reza Chalid dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat - RI Setya Novanto.

Ada beberapa pembicaraan yang terkait kecurangan PilPres 2014 oleh Jokowi-JK yaitu antara lain pemalsuan dana kampanye, lalu ada sumbangan kampanye liar, terus pembelian suara pemilih di Papua lewat sistem noken, dan ada pengerahan BinMas Kepolisian untuk mengarahkan pilihan masyarakat.

Sebelumnya, Mata-mata Australia telah menyadap percakapan yang melalui telepon selular para pejabat negara Indonesia dan data publik yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden. Hal tersebut terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik seorang mantan kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden.

Salah satu dari hasil penyadapan yang akan dibuka oleh WikiLeaks adalah percakapan seorang Pak Jokowi dengan beberapa pihak saat PilPres 2014. Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan oleh harian Selandia Baru pada bulan Maret 2015 silam.

WikiLeaks, menyebutkan Badan spionase elektronik Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerjasama dengan Biro Keamanan & Komunikasi Selandia Baru (GCSB) melakukan penyadapan terhadap pejabat negara Indonesia.

Terkuaknya bukti dari kecurangan PilPres juga dimiliki oleh kubunya Prabowo Subianto yang menjadi lawan Joko Widodo saat PilPres. Pada saat itu, bukti data tim Prabowo yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya atau GolKar Idris Marham menyebut bahwa adanya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah diantaranya pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 5.814 TPS di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, dan di beberapa Provinsi lainnya.

Bukti data-data ini juga diketahui BaWasLu-RI, dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum. Tapi semuanya terpental. Padahal, sedikitnya ada sekitar 10 (sepuluh) kontainer bukti kecurangan PilPres, dan 52.000 data dari 2 boks yang dikeluarkan.

Perkembangan terakhir mengenai perpanjangan kontrak karya Freeport. Saat Pilpres 2014, yang merupakan perusahaan tambang ini juga berkemungkinan menjadi salah satu bandar, itulah kemudian mantan Wakil kepala Badan Intelijen Negara atau BIN yang merupakan Purnawiran TNI Ma’ruf Sjamsoeddin dijadikan sebagai Presiden Direktur PT Freeport yang 9,36 persen sahamnya dimiliki Pemerintah Indonesia dan 90,34 persen milik Freeport/FCX.

Bahkan dalam suatu negosiasi, saham Pemerintah Indonesia akan dipecah menjadi 33 persen. Kemudian 20 persen dipecah diantaranya 11 persen milik Joko Widodo dan 9 persen milik Jusuf Kalla.

Tugas utama mantan wakil kepala BIN menjadi Presdir Freeport yaitu perpanjangan Kontrak Karya. Itu juga dibenarkan oleh Pak Ma’ruf pada saat sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan Kamis (3/12) dirinya mengakui jika kontrak karya tidak dilanjutkan maka dia akan keluar dari Freeport tersebut. Hal ini tentunya mengarah kepada tugas utama Ma’ruf.

Kendati kecurangan PilPres mulai dibongkar dan juga dikuatkan dengan rekaman pengusaha Reza Chalid. Prabowo Subianto tampaknya belum merespon sinyal kecurangan ini. Media merasa agak kesulitan untuk bertemu dengan orang yang nomor satu di Partai Gerindra tersebut.

Lalu bagaimana akhir cerita ini?

Nantikan kisah selanjutnya pada tulisan-tulisan yang lainnya nanti..